Tol Pasteur Antre Sepanjang Empat Kilometer

BANDUNG, KOMPAS.com — Memasuki libur panjang yang dimulai Jumat, arus lalu lintas di Pintu Tol Pasteur, Bandung, mulai antre hingga empat kilometer.

"Libur panjang ini, antrean kendaraan sudah mulai terjadi sejak siang tadi. Untuk saat ini, gerbang Pasteur menuju arah Bandung pun antrean terjadi hingga empat kilometer lebih," kata Petugas Sentra Komunikasi Tol Purbaleunyi, Wawan, Jumat (26/2/2010).

Ia mengatakan, dari hasil pantauan CCTV dan petugas di lapangan, antrean kendaraan di pintu Pasteur akan terus meningkat hingga Jumat malam. Hal berbeda terjadi di kawasan pusat perbelanjaan di Bandung.

Suasana di kawasan pusat perbelanjaan yang ada di sepanjang Jalan RE Martadinata atau Jalan Riau masih terlihat sepi dari pengunjung.

"Belum rame. Masih seperti hari biasa. Sepertinya besok akan lebih rame dari hari ini," ujar salah seorang juru parkir di salah satu factory outlet (FO).

Suasana sepi di kawasan FO terlihat dari masih jarangnya mobil yang parkir di kawasan FO.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat Herman Muchtar menyatakan, musibah banjir yang melanda Bandung akhir-akhir ini tak hanya menghambat aktivitas warga.

Ia mengatakan, banjir di kawasan Bandung sedikit berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan domestik atau lokal.

"Para wisatawan lokal yang datang ke Jawa Barat, khususnya Bandung, mayoritas dari Jakarta. Saat ini banjir memang sering terjadi di Bandung, hal itu membuat mereka lebih memilih tinggal di rumahnya daripada berkunjung ke Bandung," ujarnya
Selengkapnya...

Kawasan Puncak Etalase Kegagalan Pemerintah

BOGOR, KOMPAS.com - Kesemrawutan tata ruang Kawasan Puncak Bogor merupakan etalse ketidakmampuan pemerintah pusat menangani tata ruang dan bangunan. Padahal seharusnya Kawasan Puncak dan Sungai Ciliwung menjadi ikon idealisme pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hi dup di Indonesia.
Direktur Pusat Pengkajian Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) Instititut Pertanaian Bogor Dr Ernan Rustiandi menegaskan hal itu di Kampus IPB Baranangsiang, Kota Bogor, Jumat (19/2). Ia dan timnya baru saja memaparkan hasil penelitian dan kajian mengenai Bencana Antropogenik (akibat ulah manusia) dan Inkonsistensi Tata Ruang, Kasus Jabodetabek Kawasan Puncak.

Menurut Rustiandi, berdasarkan hasil penelitian dan kajiannya, terjadi inkonsistensi tata ruang di Kawasan Puncak, yang terjadi pada kawasan hutan dan perkebunannya. Inkonsistensi tata ruang di kawasan tersebut bukan akibat kemiskinan warga setempat, sehingga lapar tanah, melainkan akibat keserakahan kelompok masyarakat elite dan konflik tata kelola.

"Konflik tata kelola, yang berarti ada pada pemerintah, terutama terjadi pada kawasan yang dikelola dan kewenangan utamanya ada pada pemerintah pusat, yakni pada kawasan hutan dan kawasan perkebunan teh, " katanya.

Luas total inkonsistensi pemanfaatan ruang Kecamatan Cisarua mencapai 1742,58 hektar atau 23,53 persen dari luas total kecamatan tersebut (7.406,30 hektar). Desa dengan inkonsistensi terbesar adalah Desa Tugu Utara yakni mencapai 570,69 hektar atau 32,7 persen dari luas inkonsistensi Kecamatan Cisarua. Bentuk inkonsistensi terbesar adalah perubahan hutan lindung menjadi kebun the yang mencapai 524,18 hektar (7,08 persen).

"Kami punya data lengkap lokasi-lokasi inkonsistensi tata ruang tersebut, yang dapat dipakai sebagai data awal bagi PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) untuk penyidikan kasus pelangaran tata ruang ini . Ada 1.863 poligon, kecil-kecil dan menyerbar, dan banyaknya di lahan konservasi, " ungkap Rustiandi.

Lebih lanjut, direktur P4W IPB tersebut menyayangkan pemerintah pusat tidak serius membenahi tata ruang Kawasan Puncak dan Sungai Ciliwung. Padahal, keinkonsistenan tata ruang di Kawasan Puncak dan DAS Ciliwung dilihat langsung para pejabat karena mereka banyak melintas atau datang ke kawasan tersebut. Bencana yang timbul akibat inkonsistensi tata ruang tersebut juga dirasakan pemerintah pusat, seperti banjir yang selalu terjadi di Jakarta.

"Faktanya Kawasan Puncak telah menjadi etalase kemewahan kelompok elite kota, dengan vila-vila atau perumahan mewahnya, yang mempertontonkan pelanggaran yang secara jelas, di atas penderitaan danm usibah yang menimpa masyarakatbanyak, yang kebayakan orang miskin, " katanya.

"Kalau pemerintah, khususnya pemerintah pusat, tidak mampu menangani permasalahan inskonsistensi tata ruang Kawasan Puncak dan Sungai Ciliwung ini, bagaimana pemerintah mampu menangani tata ruang dan lingkungan hidup yang jauh dari pusat pemerintahan". Selengkapnya...

Bandung Banjir Jalanan Macet Total

BANDUNG- Antrean panjang dari jalur Jl Pasirkoja yang menuju perempatan Jl Sukarno Hatta Bandung karena mengalami macet panjang, akibat banjir besar yang semakin menjadi-jadi pada titik pertemuan perempatan jalan tersebut, Jumat (20/11) petang sampai Magrib. Akibatnya, antrean hampir sepanjang 1,5 km terjadi di Jl Pasirkoja dan antrean sepanjanr ratusan meter kembali terjadi di Jl Sukarno-Hatta sebelah Barat.

Kondisi banjir tersebut bukan hanya mengganggu jalur lalu-lintas, bahkan sejumlah perkantoran di lintasan tersebut juga ikut tergenang air, termasuk lingkungan pemukiman di Jl Inhoftank. Pemadaman listrik secara inisiatif pun dilakukan beberapa kantor secara bersamaan, untuk menghindari konsleting pada jaringan pembangkit listrik mereka.

Sejumlah pengguna jalan maupun pengelola perkantoran yang kebanjiran, umumnya mengeluhkan buruknya sistem pembuangan air di sepanjang jalan dan pemukiman yang dinilai tak memadai di sepanjang jalur bersangkutan. Selain itu, buruknya sistem sanitasi dan tak tertibnya dalam pembuangan sampah di jalur pemukiman, menjadi salah satu penyebab semakin parahnya situasi banjir. Selengkapnya...